Askes dan Dana Pensiun

Pertanyaan,

sebagaimana kita ketahui bahwa seluruh pegawai negeri baik sipil maupun militer secara otomatis—mau tidak mau, suka atau tidak suka, menjadi anggota (Asuransi Kesehatan) ASKES dan mendapatkan dana jaminan hari tua yang lebih sering dikenal dengan dana pensiun,

(1)         Bagaimana  hukumnya menjadi anggota ASKES? Dan bagaimana kalau kita sakit lalu memanfaatkan dana ASKES untuk keperluan berobat?

(2)         Bolehkah kita menerima dana pensiun?


Jawab
*,

Asuransi[1] merupakan bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem Islam. Kehadiran transaksi ini di dunia Islam seiring dengan hadirnya bentuk-bentuk transaksi baru dari negara-negara barat kafir seperti perbankan yang berbasis riba, PT dsb. Lenyapnya  Daulah Islam dan dominannya sistem Kapitalis di seluruh aspek kehidupan—termasuk di dunia Islam—memunculkan image seakan transaksi ala kapitalis kafir tersebut adalah  roole model, yang seakan seluruh umat manusia  tidak bisa tidak harus terlibat dalam transaksi tersebut. itulah  antara lain yang merupakan sebab kekaburan atau ketidak pedulian masyarakat terhadap pandangan syariat Islam atas bentuk-bentuk transaksi diatas. Bahkan ada sebagaian ‘Ulama’ yang dengan amat tergesa menyatakan bahwa terlibat transaksi perbankan yang berbasis riba boleh, alasannya? darurat. Ketika  Majlis Ulama’ mengeluarkan fatwa—yang lurus–melalui komisi fatwa bahwa bank konvensional adalah haram, karena berbasis riba, justru reaksi atraktif datang dari sebagian tokoh dari organisasi-organisasi Islam seperti NU dan Muhamadiyah, sedihnya sikap tersebut muncul tanpa kajian  secara jernih atas tahqiq al-manath  maupun kajian syar’I yang dilakukan oleh MUI.

Ketika salah satu TV swasta[2] mewancarai KH Ma’ruf Amien—salah satu anggota komisi fatwa—yang kebetulan merupakan salah satu penasehat bank yang berbasis syariah, serta merta tokoh NU—Masdar F Mas’udi–yang diwawancarai via telpon mengalihkan issue dari masalah haramnya mu’amalah dengan bank konvensional, karena berbasis riba, ke arah hal yang sifatnya pribadi. Dia menyatakan bahwa fatwa tersebut kurang bening dan ada interest pribadi karena ada anggota komisi fatwa MUI yang juga  menjadi komisaris bank syariah. Ini tentu amat memprihatinkan, mestinya orang-orang yang menjadi panutan menyadari bahwa perkataan, perbuatan atau sikap mereka ketika diikuti oleh umat, dia akan bertanggung jawab atas perbuatan,perkataan dan sikap dia pribadi sekaligus umat yang mengikuti dia[3].

     Asuransi jiwa, barang, hak milik atau yang lain adalah salah satu bentuk transaksi. Asuransi merupakan transaksi antara fihak perusahaan asuransi dengan fihak tertanggung[4]. Dalam transaksi tersebut fihak tertanggung meminta kepada perusahaan asuransi agar memberikan janji ganti rugi (pertanggungan) pada yang bersangkutan, mungkin berupa barang yang hilang atau harganya; jika terkait dengan barang atau hak milik. Dapat juga berupa uang, apabila terkait dengan jiwa dan yang sejenis, termasuk bila ada kejadian yang menimpa pihak tertanggung dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti rugi dalam bentuk uang dengan jumlah yang telah ditentukan. Lalu fihak perusahaan menerimanya. Dengan demikian  jelas bahwa asuransi—-kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan fihak tertanggung atas jenis asuransi dan syarat-syaratnya—-memang merupakan satu bentuk transaksi.

     Inilah fakta asuransi. Kalau kita cermati secara lebih mendalam tampak jelas bahwa mu’amalah dengan asuransi adalah mu’malah yang batil, karena:

1.     Asuransi adalah transaksi. Asuransi  merupakan kesepakatan antara dua fihak yang didalamnya terdapat ijab dan qabul. Ijab dari fihak nasabah/ tertanggung sedangkan qabul adalah fihak penanggung atau fihak perusahaan asuransi. Agar transaksi  tersebut syah secara syar’I, maka syarat-syaratnya harus dipenuhi. Syarat transaksi menurut syara’ harus terjadi pada barang atau jasa,jika tidak terjadi pada dua hal tersebut maka transaksi tersebut adalah transaksi yang batil[5],[6]. Pada transaksi asuransi faktanya tidak terjadi pada barang atau jasa, tapi terjadi pada janji atau jaminan pertanggungan. Janji atau jaminan pertanggungan tidak bisa dianggap sebagai barang karena memang tidak bisa dipakai dan  diambil manfaatnya, bukan pula jasa karena seseorang tidak memanfaatkan janji tersebut secara langsung, baik untuk disewakan atau dipinjamkan. Adapun  didapatkannya sejumlah uang berdasarkan janji tersebut, tetap tidak bisa menjadikan janji tersebut sebagai jasa; itu bukan jasa, itu hanya merupakan akibat dari satu mu’amalah. Al hasil transaksi dalam asuransi tidak bisa dianggap terjadi pada barang atau jasa, karenanya transaksi asuransi adalah transaksi yang bathil menurut syara’. Mengapa? Karena syarat syar’i dalam transaksi asuransi memang tidak terpenuhi.

2.     ditinjau dari hukum penjaminan secara syar’I; jika asuransi  memenuhi syarat penjaminan maka sah dan jika tidak, asuransi adalah akad yang bathil.

Diatas dijelaskan bahwa perusahaan asuransi telah memberikan janji pada fihak tertanggung/ insured berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dalil-dalil syara’ tentang jaminan menjelaskan bahwa jaminan itu merupakan pemindahan hak seseorang kepada orang lain dan jaminan tersebut merupakan jaminan atas suatu hak wajib dan tegas. Tentu di dalam jaminan tersebut terdapat fihak yang menjamin dan fihak mendapatkan jaminan, dan jaminan tersebut tidak diikuti dengan kompensasi, adapun fihak yang dijamin maupun yang menjamin bisa jadi sama-sama majhul. Dalil syara’nya adalah:

Pertama, hadits yang diriwayatkan dari Jabir Ibn Abdillah RA, ia menyatakan:

” Rasulullah SAW pernah tidak bersedia menyalatkan (jenazah) seorang laki-laki yang mempunyai hutang (semasa hidupnya)”. Ketika Rasulullah disodori jenazah tersebut  (untuk dishalatkan), beliau bersabda: “apakah ia mempunyai hutang?” Mereka menjawab: “benar yaitu dua dinar”. Kemudian beliau bersabda: “Shalatkan sahabat kalian” kemudian Abu Qathadah Al-Anshary berkata: “biarlah hutangnya menjadi tanggunganku, ya Rasulullah”. Maka beliau menshalatkannya. Ketika Allah telah menaklukkan berbagai negeri di bawah kekuasaan Rasulullah, beliau bersabda:“aku lebih utama bagi setiap Mukmin dari diri mereka sendiri. Maka, barangsiapa yang meninggalkan hutang, akulah yang melunasinya, dan barang siapa yang meninggalkan warisan maka, harta warisan tersebut bagi pewarisnya.”[7]

 

Kedua, hadits yang diriwayatkan  dari Abdullah Ibn Abi Qathadah dari bapaknya RA,dia berkata:

” telah didatangkan pada nabi satu jenazah agar beliau menshalatkan jenazah tersebut”. Lalu beliau bertanya: “apakah dia punya hutang?”. Mereka menjawab: ya, sejumlah dua dinar, kemudian beliau bertanya:“apakah dia meninggalkan untuk bayar utang? Mereka menjawab: tidak. Lalu beliau bersabda: “shalatkan shahabat kalian!” Kemudian  Abu Qathadah menyahut: keduanya menjadi tanggung jawab saya wahai Rasulullah, maka beliaupun (bersedia) menshalatkan jenazah tersebut[8]

Dalam hadits-hadits diatas dijelaskan bahwa Abu Qathadah telah memindahkan pemilikan hartanya pada si mayit untuk menunaikan hak harta yang harus ditunaikan oleh si mayit; yakni hutang, itu pertama. Kedua, bahwa dalam transaksi jaminan tersebut ada penjamin, sesuatu yang dijamin dan yang diberi jaminan. Ketiga, bahwa jaminan adalah menunaikan hak harta tanpa adanya  kompensasi (imbalan) apapun. Keempat, bahwa yang dijamin dan yang mendapatkan jaminan sama-sama majhul (tidak jelas). Dengan demikian hadits tersebut memberikan penjelasan pada kita tentang sah atau tidaknya akad jaminan.

Selanjutnya dengan mencocokkan perjanjian asuransi, yang transaksinya hanya sekedar janji, dengan akad jaminan diatas kita menemukan fakta bahwa asuransi tidak memenuhi seluruh syarat akad jaminan yang telah ditetapkan oleh syara’, sebagaimana yang dijelaskan oleh hadits-hadits diatas, yaitu:

1.         asuransi tidak memenuhi syarat sebagai penjamin, karena pada  asuransi memang tidak ada pemindahan hak seseorang kepada orang lain. Perusahaan asuransi sama sekali tidak menjaminkan hartanya pada seseorang ketika menunaikan kwajiban pihak tertanggung.

2.         pada asuransi tidak ada sesuatu yang dijamin. Faktanya memang tidak ada hak penerima tanggungan atas seorangpun yang harus ditanggung oleh fihak perusahaan asuransi, karena memang   tidak ada hak harta bagi penerima tanggungan pada seorang pun yang selanjutnya ditanggung oleh perusahaan asuransi, atau dengan kata lain sebenarnya fihak perusahaan sama sekali tidak menanggung apapun. Maka tanggungan yang diberikan oleh fihak asuransi, baik harga barang atau uang yang diserahkan oleh fihak perusahaan tidak diterima oleh penerima tanggungan ketika polis asuransi ditandatangani, baik secara tunai ataupun dibayarkan kemudian. Dengan demikian perusahaan memberikan jaminan atas sesuatu yang tidak wajib dilaksanakan, akibatnya jaminannya tidak sah secara syar’I atau dengan kata lain jaminan tersebut merupakan jaminan yang bathil.

3.         pada asuransi juga ada fihak yang dijamin (madhmun ‘anhu), karena perusahaan asuransi memang tidak memberikan jaminan atas seseorang yang diwajibkan untuk memenuhi suatu hak, misalnya si mayit dalam hadits diatas yang harus membayar hutang. Oleh karena itu pada transaksi asuransi tidak terdapat unsur pokok dari jaminan yang telah ditetapkan oleh syara’ yaitu adanya fihak yang dijamin. Sebab di dalam sistem jaminan tersebut memang harus ada fihak penjamin, yang dijamin serta yang mendapatkan jaminan. Karena dalam transaksi asuransi tidak ada fihak yang dijamin maka dari segi inipun asuransi batil pula.

Selain itu ketika fihak asuransi berjanji memberikan tanggungan atau menyerahkan uang ganti rugi ketika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebenarnya uang yang diserahkan merupakan imbalan premi yang dibayarkan oleh pemegang polis asuransi (insured/ fihak tertanggung). Jadi asuransi merupakan jaminan dengan imbalan, ini  secara syar’I juga tidak sah karena salah satu syarat jaminan adalah tanpa ada imbalan apapun.

Khulashatul qaul, dengan diskripsi panjang lebar diatas kesimpulan kita adalah asuransi adalah batil dari segi asasnya, maka secara keseluruhan transaksi asuransi adalah batil. Artinya asuransi adalah salah satu bentuk transaksi yang diharamkan oleh syara’. Dengan demikian keterlibatan kita dalam mu’amalah asuransipun juga diharamkan.

di dunia Islam saat ini kita menjumpai fakta bahwa negara memaksakan asuransi pada rakyat. Di Kuwait misalnya, pemerintah mewajibkan seluruh pemilik kendaraan untuk mengikuti asuransi kendaraan[9]. Pemberlakuan peraturan tersebut tidak menjadikan hukum asuransi yang haram tersebut berubah hukumnya. Justru yang diwajibkan atas kaum Muslim adalah melakukan muhasabah atas penguasa yang menerapkan bentuk mu’amalah yang bathil.

ASKES dan dana pensiun bukan asuransi

Di Indonesia seluruh PNS baik sipil ataupun militer secara otomatis menjadi anggota ASKES dan mendapatkan dana pensiun. Ketika  PNS atau keluarganya sakit mereka mendapatkan layanan baik jasa kesehatan atau obat, meski bisa jadi tidak gratis sama sekali dan itu tergantung pada jumlah dan ketentuan yang berlaku.

Begitu pula dengan dana pensiun. Ketika mereka purna tugas, mereka mendapat dana pensiun yang diterima tiap bulan; berapa jumlahnya? Tentu tergantung pada golongan kepegawaian mereka. Apakah  ini termasuk kategori asuransi?

Jika kita cermati secara lebih seksama ternyata dana ASKES yang kemudian digunakan oleh PNS baik sipil maupun militer ketika dia atau keluarganya sakit adalah dana yang diambil dari potongan gaji per bulan dan selanjutnya dikelola oleh perusahan yang telah ditunjuk pemerintah. Memang pemotongan gaji oleh pemerintah tersebut dilakukan secara otomatis, artinya mau tidak mau, suka tidak suka tetap akan dilakukan pemotongan. Memang dana tersebut akan dikembalikan pada yang bersangkutan secara bertahap itu untuk pensiun. Sedangkan dana ASKES akan diberikan dalam bentuk pelayanan jasa kesehatan baik itu obat maupun perawatan ketika dia dan keluarganya memerlukan. Dengan demikian pembahasan tentang ASKES dan dana pensiun tidak termasuk dalam pembahasan asuransi diatas. Pembahasan  dana pensiun dan ASKES, justru terkait dengan hukum ijarah. PNS adalah ajir, sedangkan pemerintah adalah majikan (rabbul maal).

 Secara  syar’I  rabbul maal memang diperbolehkan mengambil sebagian gaji karyawan—tentu dengan izinnya[10]—untuk kepentingan karyawan. Boleh juga dana tersebut dikembangkan oleh majikan, misalnya dengan membentuk unit usaha dst. Adapun pengembalian dana bisa dilakukan secara langsung atau diberikan secara bertahap, tergantung pada kesepakatan[11] antara karyawan dan majikan (rabb al-maal). Memang ada yang perlu digaris-bawahi disini, ketika pemerintah mengambil dana PNS tanpa izin yang bersangkutan merupakan bentuk  kedzaliman,meski begitu karena dana tersebut memang milik karyawan maka diperbolehkan diambil baik dalam bentuk pelayanan jasa kesehatan, baik biaya rumah sakit ataupun obat, maupun diterima dalam bentuk dana rapelan atau dana pensiun yang diterima tiap bulan setelah purna bakti, wallahu a’lam.

         


*oleh Musthafa A Murtadlo

[1] Dalam kamus Al-Mawrid, pengertian insurance (yang diadopsi bahasa Indonesia menjadi asuransi) adalah jaminan (dhamman) melalui akad,dimana salah satu dari kedua belah fihak menjanjikan pada yang lain untuk memberikan kompensasi (atau memeliharanya) ketika dia tertimpa bahaya tertentu, dan biasanya harga barang yang dijaminkan memang mahal (lihat Kamus Arab-Inggris Al-Mawrid)

[2]Metro TV

[3] Imam Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda: “…barangsiapa membuat sunnah yang buruk maka atas dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti dia sampai hari kiamat…”. Lihat Shahih Muslim hadits nomor 4830

[4]Yang dimaksud dengan fihak tertanggung dalam terminologi asuransi adalah orang yang mengasuransikan.

[5] Lebih jauh syeikh Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa jual beli dikatakan benar jika  memenuhi beberapa syarat. Syarat  tersebut ada yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad dan ada yang berkaitan dengan obyek akad, atau dengan kata lain harta yang dimaksudkan untuk dialihkan dari salah satu dari dua orang yang melakukan akad pada yang lain. Adapun syarat orang yang melakukan akad adalah: berakal sehat, dan tamyis. Maka tidak sah akad yang dilakukan oleh orang gila, mabuk, dan anak kecil yang belum tamyis. Namun apabila orang gila tersebut kadangkala normal dan kadangkala gila maka akad yang terjadi ketika dia normal/ sehat adalah sah, sedangkan ketika ‘kumat’ gilanya tentu tidak sah. Sedangkan akad anak kecil yang tamyis secara syar’I sah, namun membutuhkan idzin walinya jika wali membolehkan maka akad tersebut secara syar’I terjadi.

      Sedangkan syarat al-ma’qud alaihi (obyek akad) adalah: (1) barangnya suci; misalnya tidak boleh jual beli khamr dan lemak babi(2) dapat dimanfaatkan (3) barang tersebut milik yang melakukan akad (4) adanya kemampuan untuk menyerahkan (5) hendaknya masing-masing baik komuditas maupun harganya diketahui (6)hendaknya barangnya maqbudh (ada dalam genggaman), selanjutnya lihat Syeikh Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Daar Al-fikr, beirut 1989, juz 3 hal. 125-139

[6] Tentang syarat jual beli ini Al-allamah Ibn Rusyd menjelaskan secara lebih ringkas bahwa syarat obyek akad adalah selamat dari kesamaran dan riba. Sedangkan syarat kedua belah fihak yang melakukan akad adalah,(1) keduanya sama-sama memiliki hak milik (2) sempurna pemilikannya, atau menjadi wakil yang sempurna perwakilannya (3) keduanya atau salah satunya tidak berada dibawah ‘pengampunan’ untuk menjaga hak keduanya, seperti orang dungu—bagi fuqaha’  yang mengatakan bahwa orang tersebut harus berada di bawah pengampunan; atau untuk menjaga orang lain, seperti budak. Kecuali jika budak tersebut diizinkan untuk berdagang. Selanjutnya lihat Al-Allamah Ibn Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid (terjemahan), Asy-Syifa’,Semarang,1990, juz 3 hal 99

[7] Hadits diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dan An-Nasa’i. Lihat   Sunan Abu Dawud hadits nomor 2902, lihat Musnad Imam Ahmad  hadits nomor 13643 dan  lihat Sunan Imam An-Nasa’I hadits  nomor 1936, semuanya dengan sanad muttasil

[8] Hadits riwayat Ahmad, lihat Musnad Imam Ahmad, hadits nomor 21540 dengan sanad muttasil

[9]Lihat soal jawab Hizbut Tahrir,13 Mei 1960

[10]Artinya itu dilakukan berdasarkan akad yang dilakukan oleh ke duanya, ajir dan rab al-mal

[11] Maksudnya tergantung akad antara keduanya

Tulisan terkait :

1.  Hukum Asuransi Syariah

2.  Asuransi Takaful Haram