Pelajaran Penting dari Kasus Pilkada Jakarta 2017

Pelajaran Penting dari Kasus Pilkada Jakarta 2017

Pengantar

Saat ini ada beberapa pemikiran yang disebarkan, bahwa satu penguasa akan mampu menghentikan kemaksiatan, sementara ulama dengan ratusan ribu muhibbinnya yang hanya bergerak di jalanan tidak mampu menutup kemaksiatan. Jika pemikiran seperti ini bisa berkembang, maka akan menjadi bumerang tersendiri bagi perjuangan politik ummat. Untuk itu perlu permasalahan yang ada didudukkan dalam porsi yang tepat.

Ulama dan ‘Umara

Penyebutan ini hanya untuk memberikan penekanan pada job descriptionnya. Karena dalam Islam, ‘umara seharusnya juga ahli agama, sehingga paham syari’at, sedangkan ulama juga mampu memimpin ummat, siap setiap saat mrnjadi ‘umara.

Tugas utama ‘umara (khalifah, para mu’awin, para wali, dan para ‘amil) adalah melaksanakan hukum syara’ dalam seluruh aspek kehidupan yang menjadi bagian dari tugas-tugasnya. Menutup tempat maksiat, apapun itu, adalah tugasnya. Dirinya juga mempunyai wewenang untuk itu, karena job descnya memang seperti itu. Jika tidak dilakukan maka kemaksiatan akan berkembang luas. Ini sudah dipahami oleh semua pihak, dan tidak bisa dibantah lagi.

Ulama mempunyai banyak tugas, salah satunya adalah mengoreksi penguasa.

Ulama tidak mempunyai wewenang untuk bertindak secara fisik. Namun bisa memobilisasi massa untuk menuntut agar ‘umara bisa menjalankan tugasnya. Jika ulama bertindak langsung, tidak hanya melangkahi tugas ‘umara, namun juga membuat ketidak-teraturan sistem kemasyarakatan. Sebesar apapun kemaksiatan, ulama akan menyadarkan ummat, selain menyadarkan ‘umara, sehingga ketika ‘umara tdk menjalankan tugasnya, ummat sangat mudah untuk bergerak.

Dengan pembagian ini maka jelaslah duduk perkaranya, siapa yang bisa bertindak dan siapa yang memberikan koreksi. Jadi, jangan sampai ulama di”paksa-paksa” untuk melakukan hal yang di luar wewenangnya.

Pelajaran Penting dari Kasus Pilkada Jakarta 2017
Kota Jakarta, sumber unsplash

Jalan Menuju Kekuasaan

Tidak mudah untuk memenangkan penguasa yang “dinilai baik” oleh umat. Semua kekuatan (massa, dana, dan tokoh masyarakat) yg nampak, justru berada d barisan pihak tertentu. Kita harus ingat, siapa yang memulai. Ulama yang luruslah yang memulai, mengatakan haramnya pemimpin kafir, di saat banyak kekuatan umat Islam diam, terdiam krn terkunci, atau hanya bisa bicara d kalangan internal. Tidakkah lupa bgmn upaya penguasa melalui pihak keamanan, sdh antisipasi hal tsb jauh sebelumny, bahwa tdk boleh mengangkat urusan SARA, shg membungkam suara umat. Tetapi tetap saja di mulai dari adanya ulama yg menggerakkan umat, walaupun saat itu hanya 10-20rb orang. Proses ini jgn dilupakan.

Jangan hanya fokus pada hasil, karena membuat kita tidak peka terhadap semua proses yang ada, dan kita kehilangan pijakan langkah, sehingga analisis menjadi keliru.

Setelah upaya masif, haramnya pemimpin kafir, bahkan opini ini menjalar d seluruh negeri, menyuarakan hal yang sama, sekalipun hanya d angkat oleh sebagian kecil ummat. Ummat berhadapan dengan penguasa, partai politik sekuler, media massa, serta semua pendukungnya. Gerakan anti Islam politik langsung bergabung dengan kekuatan itu. Perang opini pun terjadi, khususnya di media sosial. Apalagi setelah tokoh utama melakukan kesalahan yang memicu kemarahan ummat. Inilah bagian yang manusia sudah tidak mampu mengendalikan lagi, kelengahan dan kesalahan musuh ummat Islam, serta bergeraknya ummat secara massif. Inilah yang memicu perubahan perimbangan kekuatan politik. Memanasnya kesadaran politik ummat juga perlu, dipertimbangkan, bagaimana Identitas persatuan ummat Islam, bendera tauhid berwarna hitam, berkibar di seluruh negeri, di sebar luaskan via media sosial. Kondisi ini tentu mempengaruhi pilihan politik ummat. Akhirnya “jago” penguasa itu pun tumbang dengan selisih suara yang signifikan.

Apakah kemenangan itu murni karena kuatnya kharisma calon gubernur dan kepiawaian tim suksesnya saja? Siapapun akan menilai ada kekuatan lain yang bergerak, dari masjid-masjid, dari rumah ke rumah, termasuk perang d media sosial. Salah satunya adalah peran ulama yang hanya bisa menggerakkan ummatnya untuk “karnaval” sampai akhirnya berkumpul jutaan orang. Siapakah yang menggerakkan, mohon dicek sendiri-sendiri, mereka pastilah tokoh-tokoh masyarakat yang di pandang lebih mengetahui agama.

Jika kondisinya seperti ini, apakah kita berani mengatakan, penguasa satu akan mampu menghentikan seribu kemaksiatan, sementara seribu ulama dengan sejuta massa tidak mampu menghentikan satu kemaksiatan pun? Tugasnya memang berbeda kawan…..

Apakah Hanya Seorang saja yang menutup Prostitusi?

Sebelum alexis, kali jodo ditutup oleh “jago” penguasa, yang dengannya dirinya krmudian diangkat menjadi seorang “sunan”. Kenapa ditutup? Pragmatisme politik. Gang Doli yang pegawainya lebih banyak dari Alexis, juga ditutup oleh penguasa. Sekalipun di usung oleh partai sekuler. Berarti tidak harus “orang baik” menjadi penguasa untuk menutup tempat maksiat.

Penutup

Masih banyak kemaksiatan lain yang tidak disentuh oleh “penguasa baik”. Salah satunya adalah riba. Padahal dosa riba satu dirham lebih besar dari 36 perzinaan. Kemaksiatan terbesar adalah diberlakukannya sistem thaghut dan sekaligus mencampakkan Islam oleh negara. Inilah perjuangan politik umat terpenting saat ini, yang menyaratkan untuk keberpihakan ummat hanya kepada Islam sekaligus melepaskan diri dari cengkeraman pemikiran kufur. Bukan dengan jalan bergabung dengan penguasa, yang dengannya kekuasaan sekuler justru semakin kuat. dikuatkan justru oleh ummat yang seharusnya terikat dengan syariat.

Yogyakarta, 03112017.

Reksonegoro
Ketua Dewan Pembina Pengajian al-Ghuraba Yogyakarta Hadiningrat

Leave a Comment